Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) bersama Komisi III DPRD melakukan kunjungan kerja ke BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara guna melakukan koordinasi dan konsultasi terkait hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun Anggaran 2026.
Rombongan dipimpin Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, didampingi Inspektur Daerah, Kepala Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, serta jajaran Komisi III DPRD yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan dua anggota.
Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Maluku Utara, Muhammad Rakhmat, bersama tim evaluator.
Dalam pertemuan tersebut, BPKP memaparkan secara rinci hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Halmahera Timur. Evaluasi difokuskan pada lima sektor prioritas nasional, yakni penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, serta percepatan pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BPKP memberikan sejumlah rekomendasi kepada Bupati Halmahera Timur. Di antaranya, menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektur Daerah, serta Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai bagian dari penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, mengapresiasi sambutan dan pemaparan yang disampaikan BPKP Perwakilan Maluku Utara. Menurutnya, kunjungan tersebut tidak hanya bertujuan berdiskusi langsung dengan tim evaluator, tetapi juga mendampingi Komisi III DPRD dalam melakukan konsultasi terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami menyampaikan terima kasih kepada BPKP Perwakilan Maluku Utara yang telah menerima kami dengan baik serta memaparkan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran secara jelas dan komprehensif. Kehadiran kami juga untuk mendampingi Komisi III DPRD dalam melakukan konsultasi terkait RPJMD yang menjadi bagian penting dari proses evaluasi tersebut,” ujar Ricky, Jumat, 17 Juli 2026.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Halmahera Timur, Ashadi Tajuddin, mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus bagian dari konsultasi terhadap penyusunan RPJMD.
“Kunjungan Komisi III ini merupakan bagian dari konsultasi dan konfirmasi atas hasil rapat dengar pendapat yang sebelumnya telah dilakukan bersama BP4D, khususnya terkait penyusunan RPJMD agar dokumen yang dihasilkan semakin berkualitas dan selaras dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Menutup pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah berharap koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan BPKP Perwakilan Maluku Utara dapat terus diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif, sekaligus menghasilkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berkualitas untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur.