Pemkot Ternate Jawab Tanggapan DPRD Soal RAPBD TA 2022

Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terkait nota keuangan dan RAPBD TA 2022.

Jawaban disampaikan melalui rapat Paripurna ke-16 dengan agenda jawaban Wali Kota Ternate atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kota Ternate TA 2022 di Gedung DPRD Kota Ternate, Jumat (12/11).

Mewakili Wali Kota, Wakil Wali Kota Ternate, Jasri Usman pada kesempatannya menyampaikan kebijakan Pemkot, terutama implementasi 3 program prioritas yang menjadi fokus di 2022. 3 program prioritas tersebut adalah pembangunan infrastruktur dasar pada wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua, revitalisasi dan penguatan leran BUMD, serta optimalisasi terhadap sumber-sumber penerimaan daerah.

“Terkait dengan keterlambatan waktu penyampaian RAPBD tahun 2022, perlu kami jelaskan bahwa keterlambatan penyampaian RAPBD karena sebelum penyusunan RAPBD tahun 2022 dilakukan, proses penetapan RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026 harus terlebih dahulu dirampungkan atau ditetapkan menjadi Perda sebagai dasar dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program kegiatan pembangunan tahun 2022,” kata Jasri.

Ia bilang, pemerintah mengupayakan pada tahun mendatang, tahapan penyusunan RAPBD akan disampaikan tepat waktu, serta taat asas, mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan penggangaran. Apa yang menjadi catatan dan harapan Fraksi-fraksi akan menjadi perhatian serta komitmen Pemkot untuk terus melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.

Kata Jasri, mencermati substansi pemandangan umum fraksi Berkarya dan Perindo terkait pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dapat dijelaskan bahwa terdapat sejumlah kebijakan program dan kegiatan yang keberpihakannya untuk pemenuhan penyandang disabilitas. Pemkot tetap menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan martabat penyandang disabilitas melalui perbaikan sejumlah fasilitas publik. Ini untuk mendukung aktifitas kelompok difabel sebagai bagian dari implementasi program Ternate Andalan.

“Disamping itu, keberpihakan berupa penyediaan sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagai pilot project, dan dukungan penguatan permodalan serta pelatihan dan pemberian fasilitas kendaraan bagi disabilitas berkebutuhan khusus,” tutur Jasri.

Pemkot juga merespons apa yang disampaikan oleh Fraksi PDIP, Nasdem, Golkar, Berkarya-Perindo, Demokrat dan PKB terkait perlu adanya pemerataan pembangunan antar Kecamatan, khususnya di 3 Kecamatan terluar yaitu Hiri, Moti dan Batang Dua.

Jasri menjelaskan, dalam RAPBD 2022, yang dirancang dan telah melewati tahapan proses pembahasan, sudah termuat adanya pemerataan dan keberpihakan di 3 Kecamatan tersebut. Yaitu melalui misi menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, dengan program prioritas RPJMD. Yakni mendorong kemudahan akses pasar bagi masyarakat wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua.

“Keberpihakan pada tiga Kecamatan ini telah terimplementasi dalam rencana kerja beberapa perangkat daerah, yaitu pada Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Disperindag, serta Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran untuk pemerataan pembangunan pada 3 Kecamatan tersebut, sebesar 34,213,671,381 rupiah,” urai Jasri.

Pemkot juga menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap besaran dukungan anggaran untuk program pemulihan ekonomi dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi yang termuat dalam RAPBD tahun 2022. Jasri mengatakan, dukungan anggaran yang dimaksud sudah teralokasi dalam RAPBD 2022 seperti yang telah disampaikan dalam Nota Pengantar RAPBD yang diselaraskan dan disesuaikan dengan bidang pelayanan dan urusan pemerintahan berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

Jasri menyebut, selain program pemulihan ekonomi, dalam RAPBD 2022 untuk urusan wajib pelayan dasar terserap anggaran sebesar 524.011.198.765, Pemkot merespon baik apa yang disampaikan oleh Fraksi PKB, bahwa harapan adanya perbaikan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

“Insya Allah pemerintah mota akan konsisten dan fokus untuk menyelesaikan dua masalah penting ini. Disamping itu, pemerataan distribusi guru dan tenaga kesehatan terutama di 3 kecamatan terluar juga akan dilakukan,” ujarnya.

Berlanjut ke masalah optimalisasi pendapatan sebagaimana yang diharapkan oleh fraksi Demokrat, Golkar, PKB, PDIP, Berkarya-Perindo, Adil Makmur, serta Nasdem, menjadi catatan penting bagi Pemkot untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan dengan inovasi menggunakan sistem digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya peningkatan PAD.Selain itu perbaikan data base potensi pendapatan daerah, mereview kebijakan dan objek PAD serta evaluasi secara menyeluruh baik terkait sistem, sumber daya dan kinerja aparatur OPD pengelola pendapatan diharapkan dapat meminimalisir lost  pendapatan atau hilangnya sumber pendapatan daerah.

Kemudian, ikhtiar dari PPP, PDIP, Demokrat, Adil Makmur, Nasdem serta Fraksi PDIP terkait dengan pinjaman daerah, sebesar 45.000.000.000 akan menjadi perhatian Pemkot. Sehingga akan dilakukan skema pembiayaan sesuai aturan yang berlaku.

“Ini akan menjadi evaluasi bersama terkait dengan politik anggaran agar sesuai dengan regulasi, khususnya PP 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah,” kata Jasri.

Kemudian masalah pelayanan dasar seperti air bersih, kata Jasri menjadi komitmen dan perhatian pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan baik manajemen maupun tata kelola distribusi air. Menurutnya, di tengah tengah kebutuhan masyarakat akan air bersih, saat ini selain dilakukan revitalisasi dan restrukturisasi perumda Air Minum Ake Gaale, juga sedang dilakukan tahapan seleksi calon direksi dan calon dewan pengawas oleh Panitia Seleksi. Pemkot juga akan berupaya melakukan pelayanan operasional secara maksimal dengan sumber daya yang ada, sehingga kebutuhan air bersih bisa terpenuhi.

“Adapun apresiasi dan harapan yang disampaikan terkait optimalisasi pendapatan daerah, Pemkot mengharapkan agar Ranperda pemanfaatan kekayaan daerah dapat dipercepat pembahasan dan pengesahannya dalam upaya peningkatan PAD,” terang Jasri.

“Disadari sepenuhnya bahwa tahun 2022, kita menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Namun dengan optimisme, kerja keras serta kolaborasi antara Pemerintah dengan DPRD sebagai mitra strategis, serta semua elemen dan stakeholder pembangunan, kiranya akan dapat menjawab semua persoalan yang kita hadapi demi pelayanan kepada masyarakat,” tandas Jasri menutup. (SAR)