News  

Penegak Hukum Perlu Selidiki Anggaran BBM untuk Kendaraan Dinas di Malut

Advokat Iksan Bahruddin. Foto: Istimewa

Penggunaan anggaran BBM untuk kendaraan dinas pada setiap SKPD dari di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara perlu diselidiki oleh penegak hukum.

Advokat Iksan Bahruddin mengatakan kenaikan harga BBM turut berdampak pada masyarakat, sehingga perlu efisiensi di semua bidang.

“Agar bisa diminimalisir, termasuk efektifitas pengelolaan keuangan negara,” tegas Iksan dalam keterangan tertulis kepada cermat, Kamis (3/11).

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu melakukan investigasi pengunaan anggaran BBM mobil dinas yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai peruntukan.

“Terutama kepentingan dinas, bukan untuk pribadi yang berakibat pada pemborosan hingga kerugian keuangan negara,” tandasnya.

Presidium Keluarga Malamo Ternate ini mencontohkan kepemimpinan Khalifa Umar bin Khatab, yang sangat hati-hati dalam mengunakan fasilitas negara.

Baca Juga:  Dijegal DPP, Iskandar Pilih Mundur dari Jabatan Ketua DPW PAN Malut
Penulis: Nurkholis LamaauEditor: Nurkholis Lamaau