Pejabat sementara (Pjs) Bupati Halmahera Selatan Kadri Laetje mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja keras buntut rendahnya skor monitoring center for prevention (MCP).
Kadri mengaku MCP Halmahera Selatan yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berada pada kondisi yang rendah.
Ia mengaku akan melakukan kajian dan edukasi teknis terkait MCP bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya berkomitmen dan berusaha keras dengan segala upaya untuk memberikan edukasi kepada setiap OPD terkait dengan peningkatan skorring MCP KPK yang mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan pemerintahan,” jelas Kadri
Kadri bilang, edukasi teknis secara komprehensif ini untuk peningkatan skoring MCP yang disampaikan melalui metode presentasi.
“Saya merasa perlu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada semua OPD mengenai pentingnya MCP sebagai alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam berbagai bidang. Ini bukan hanya tugas saya, tetapi tanggung jawab utama Sekda dan Inspektorat,” ungkap Kadri Laetje, yang mantan Plt. Sekda Provinsi Maluku Utara.
Kadri juga menjelaskan bahwa dirinya hanya bertugas membantu proses ini selama dua bulan masa jabatan sebagai Pj Bupati.
“MCP adalah alat ukur kinerja yang meliputi banyak aspek, mulai dari perencanaan dan penganggaran, procurement atau pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pelayanan publik, pendapatan, pajak, dan pengelolaan aset daerah (BMD),” jelasnya.
Lebih lanjut, Kadri mengatakan dirinya tetap menyampaikan kepada Sekda dan Inspektorat sebagai pejabat yang memiliki peran penting, sebagai penanggung jawab utama dalam proses pengelolaan MCP ini.
“Saya tidak bertanggungjawab langsung dalam pengelolaan MCP. Tugas utama saya adalah membantu Sekda dan Inspektorat serta memberikan dukungan yang diperlukan selama masa jabatan ini,” tegasnya.