News  

Upah Guru PAUD Ternate 150 Ribu Per Bulan, Ini Penjelasan Kadisdik

Kantor Disdik Kota Ternate. Foto: Muhammad Ilham Yahya/cermat

Upah guru sukarela di pendidikan anak usia dini (PAUD) Kota Ternate, Maluku Utara, hanya dibayar Rp150,000 setiap bulan.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Ternate, pada Selasa, 27 Mei 2024.

Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailussy mengatakan, dalam RDP yang berlangsung, terungkap bahwa ada guru honorer di sekolah PAUD yang hanya dibayar Rp150,000 per bulan.

“Saat RDP kita dapat informasi di PAUD ada guru honor yang tiap bulan hanya dapat Rp150,000. Ini harus diperhatikan. Harus ada tambahan,” kata Muhajirin, Selasa, 27 Mei 2024.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muchlis Djumadil saat dikonfirmasi mengakui hal tersebut. Ia menjelaskan, yang digaji Rp.150,000 per bulan merupakan guru sukarela.

Dia menjelaskan yang digaji Rp150 ribu per bulan itu adalah guru dengan status sukarela, bukan guru Pegawai Tidak Tetap (PTT), sebab guru-guru PTT digaji berdasarkan SK PTT.

“Jadi upah Rp150.000 ini untuk tenaga sukarela, bukan untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sebab, guru-guru PTT digaji berdasarkan SK PTT. Terkait persoalan ini ada pada tenaga guru sukarela di sekolah PAUD,” kata dia.

Muhlis bilang, alasan para guru ini dibayar Rp150,000 karena minimnya kemampuan keuangan sekolah PAUD. Apalagi, untuk PAUD yang rata-rata berstatus yayasan alias swasta.

Muchlis berjanji di tahun anggaran 2025 pihaknya memastikan ada upaya ada tambahan honor atau insentif bagi para guru sukarela di sekolah PAUD yang ada di Kota Ternate.

“Tapi sebelum itu para guru tersebut harus didata terlebih dahulu,” ujarnya.

Muchlis menyebutkan sekolah PAUD di Kota Ternate berjumlah sekitar 90, namun yang aktif hanya sekitar 80. Di samping itu, tidak semua sekolah PAUD ada guru sukarela.

Baca Juga:  Gerakan Buruh Bersama Rakyat Kritisi Tema Debat Terakhir Capres, Berikut Tuntutannya

“Guru PAUD ini kan biasanya di SK kan oleh kepala sekolah. Tapi kami dan DPRD perihatin. Jujur saja, pendidikan di sekolah PAUD berbeda dengan di SD dan SMP. Cara mendidik pun berbeda,” kata Muchlis.

Untuk itu, Ia berharap, ada dorongan dari DPRD saat pengusulan anggaran untuk menambah insentif para guru suka rela.

“Kami minta ada sinergi dari DPRD, sehingga ketika kita usulkan anggaran bisa diakomodir oleh TAPD di tahun 2025. Tapi kalau untuk tahun ini, saya tidak yakin karena defisit anggaran kita cukup besar,” pungkasnya.