Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono, merespon dugaan penyelundupan sampel alumina oleh seorang warga negara asing asal China, inisial MY, di Bandara PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Kabupaten Halmahera Tengah.
Jenderal bintang dua ini mengaku bahwa berdasarkan keterangan pihak IWIP, barang yang dibawa MY merupakan sampel alumina dan klorin yang rencananya digunakan untuk uji laboratorium.
“Menurut keterangan IWIP, itu barang sampel. Nilainya juga tidak sampai jutaan rupiah. Barang yang dibawa itu nggak sampai satu juta,” ujar Waris, Selasa, Desember 2025.
Ia menyoroti dokumen yang tidak lengkap, yang seharusnya menyertai barang uji laboratorium tersebut. Waris mengaku telah menanyakan langsung kepada IWIP mengenai absennya dokumen resmi.
Dirinya sempat menanyakan ke pihak IWIP, kenapa dokumen itu tidak lengkap. Dokumen yang menyatakan barang itu sebagai sampel, termasuk orang yang diberi perintah untuk membawanya. Ia lalu mencontohkan standar pengiriman sampel di institusi Polri yang selalu melengkapi dokumen resmi seperti surat perintah dan rincian jenis barang yang diuji.
“Plihak IWIP menyebut barang itu untuk keperluan uji lab, Kapolda menegaskan penyelidikan tetap berjalan untuk memastikan seluruh prosedur dipatuhi. Dari keterangan awal memang untuk uji lab, dan keterangan mereka itu uji lab. Namun tetap kita selidiki,” pungkasnya.
Diberitan sebelumnya, seorang WNA China berinisial MY ditangkap Satgas Terpadu pada Jumat (05/12/2025) lalu, ketika hendak terbang menggunakan pesawat PK-SJE rute Weda Bay tujuan Manado.
Dari tangan MY, petugas menemukan lima bungkus nikel campuran dan empat bungkus nikel murni yang dibawa tanpa dokumen resmi.
Komandan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, menyatakan bahwa pelaku dan barang bukti kini dalam pemeriksaan lebih lanjut.
Bandara IWIP sendiri menjadi sorotan karena sejak beroperasi pada 2019, fasilitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar minimal perangkat negara. Celah inilah yang diduga dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
Sejak 29 November 2025, pemerintah menurunkan Satgas Terpadu yang terdiri dari TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, Karantina, BMKG, AirNav, dan Avsec untuk memperkuat pengawasan di area bandara.