56 Nakes Mogok Kerja, Layanan RSUD Ir Soekarno Morotai Tak Stabil

Sebanyak 56 tenaga kesehatan (Nakes) PPPK di RSUD Ir Soekarno Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar aksi mogok lantaran gaji mereka tak kunjung dibayar pemerintah daerah.

Aksi itu mulai dilakukan sejak Senin 17 Desember. Para nakes ini tersebar di bagian ruangan ponek, IGD, ICU, OK, isolasi, BPJS, radiologi, dan laboratorium.

Mogok kerja ini setidaknya membuat pelayanan RSUD tampak menjadi tak stabil. Hal itu diakui sejumlah nakes PNS.

Salah satu perawat PNS di RSUD Ir Soekarno, mengaku, bahwa saat rekan-rekan bidan maupun perawat mogok kerja mereka sangat kewalahan menangani pasien.

“Kami kewalahan tangani pasien, karena teman-teman PNS ini sedikit, jadi kalau pasien darurat kami saling minta bantu di ruangan lain,” ungkap nakes tersebut kepada cermat, Kamis, 19 Desember 2024.

Sementara Koordinator aksi pegawai PPPK RSUD Ir Soekarno, Sunardi Idi, bersama nakes tetap bersikeras mogok sampai menunggu pembayaran gaji mereka selama dua bulan terakhir.

“Yang jelas sudah beberapa hari ini tidak ada titik temunya, karena dari pertemuan pertama hingga tadi ini di rumah sakik, Sekda menyampaikan bahwa kami harus menunggu luncuran anggaran tahun 2025,” ucap Sunardi saat diwawancarai awak media di RSUD usai pertemuan dengan Sekda Muhammad Umar Ali.

Prinsipnya, kata dia, sebanyak 329 pegawai PPPK tahun 2024 terdiri dari nakes, guru dan teknis, maka Pemda harus bayar sebesar Rp 4,4 miliar gaji dua bulan. Namun, ​56 nakes rumah sakit tetap mogok.​

“Kalau bulan depan baru direalisasikan, maka kami mogok sampai bulan depan dan akan aktif kembali bekerja setelah tarima gaji,” tegasnya.

Sunardi bilang, sebelum mogok pihaknya sudah melayangkan surat ke direktur rumah sakit. Hanya saja, tidak direspons balik.

“Dan apapun yang terjadi torang tetap menerima konsekuensi karena ini soal hak kami, teman-teman PNS juga sudah mengeluh ke kami, karena tenaga terbatas,” timpalnya.

Direktur RSUD Ir Soekarno, dr Intan Imelda Engelbert Tan menyatakan dengan adanya aksi mogok secara otomatis pelayanannya terganggu.

“Kami dari pihak rumah sakit berusaha untuk melakukan trik-trik agar supaya pelayanan itu tetap jalan. Jadi sampai hari ini walaupun ada aksi mogok sudah berjalan tiga hari dan hari ini hari keempat, tapi pelayanan itu tetap berjalan seperti biasa,” jelasnya.

Intan mengaku, sebelum aksi pemogokan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) tak ada lagi pelayanan. Sebab, kebidanan ikut mogok.

“Tapi karena ada aksi pemogokan, otomatis semua pasien kebidanan itu kita langsung terima di ruang kebidanan. Kita tidak terima lagi di IGD sampai ada solusi atas hal ini,” terangnya.

“Harapan saya sebagai pimpinan, saya menghimbau kepada teman-teman agar bisa dipertimbangkan kembali karena kita di rumah sakit harus berpikir secara kemanusiaan,” ucapnya.

Penulis: Aswan Kharie

Editor: Rian Hidayat