Aliansi Pemuda Peduli Taliabu (AP2T) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara, Senin, 02 Januari 2026. Mereka menilai lembaga legislatif itu seperti “anjing” kekuasaan yang terus menggonggong, namun tidak mampu menjawab masalah dan tantangan daerahnya.
Dalam unjuk rasa tersebut, AP2T menyoroti sejumlah kinerja DPRD yang dinilai mengabaikan tugasnya, termasuk tak dapat menciptakan produk hukum atau peraturan daerah (perda) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri.
Koordinator Lapangan AP2T, Sauti Jamadin menegaskan bahwa kinerja DPRD perlu menjadi perhatian bersama.
“Sebenarnya apa sih yang dikerjakan DPRD sehingga tidak dapat menciptakan perda? jangan hanya datang, duduk, dengar dan menghabiskan APBD saja,” kata Sauti di sela-sela aksi itu, Senin, 02 Februari 2026.
Sauti mengaku sangat menyayangkan peran anggota DPRD Taliabu yang sejatinya belum berdampak langsung terhadap masalah sosial di lingkungan masyarakat.
“Misalnya, banyak pelaku usaha tempat hiburan malam yang bebas tanpa hambatan beroperasi, ini juga tidak bisa diatur. Bahkan, daerah ini tak punya retribusi untuk PAD. Sebenarnya apa saja peran DPRD kita,” ucapnya.
“Perlu diingat bahwa rumusan Perda itu tugas DPRD. Saya sangat bingung, DPRD di Taliabu ini sama saja, tidak ada fungsinya.”
Menurut Sauti, masyarakat berharap agar DPRD benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.
“Yang kami harapkan, DPRD harus bersikap sebagai wakil rakyat. Jangan cuma jadi anjing penggonggong kekuasaan,” tutupnya.