Tambang Marak, Pemprov Yakin Keanekaragaman Hayati Maluku Utara Tetap Terjaga

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan komitmen menjaga keanekaragaman hayati di tengah percepatan pembangunan dan maraknya aktivitas pertambangan. Pemprov menilai pembangunan harus tetap berjalan dengan memastikan kekayaan ekosistem dan biodiversitas terlindungi.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Malut, Kadri Laetje mengatakan, tanggung jawab menjaga lingkungan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah.

“Kita tidak ingin pembangunan ekonomi berjalan dengan mengorbankan lingkungan. Sebaliknya, kita harus membangun paradigma bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan secara beriringan,” kata Kadri di acara Lokakarya Implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) di Emerald Hotel, Rabu, 26 Agusus 2026.

Ia bilang, rangcangan IBSAP 2025-2045 telah memberikan kerangka strategis bagi Indonesia untuk menjaga, memanfaatkan secara berkelanjutan, sekaligus memulihkan keanekaragaman hayati.

Karena itu dirinya menilai, penerapan IBSAP di Maluku Utara perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan, termasuk kekayaan hutan, pesisir, laut, serta berbagai ekosistem yang menjadi habitat flora dan fauna.

“Implementasi IBSAP harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan dan kekayaan ekosistem kita,” ujarnya.

Kadri juga mendorong seluruh pemangku kepentingan membangun collaborative governance dalam pelaksanaan IBSAP. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dinilai memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan tidak mengurangi fungsi ekologis wilayah.

Hal senada disampaikan Head of Conservation and Development Perkumpulan Burung Indonesia, Adi Widyanto. Ia mengatakan IBSAP diharapkan menjadi instrumen yang dapat mempertemukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam satu langkah bersama untuk menjaga keanekaragaman hayati Maluku Utara.

Menurut Adi, salah satu langkah yang perlu didorong adalah penyusunan profil keanekaragaman hayati Maluku Utara. Profil tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan dan tata ruang daerah.

“Yang akan kita dorong yaitu dengan membentuk profil kehati, kemudian bagaimana kehati ini dapat diatur dalam RPJMD, RTRW dan lainnya. Ini adalah langkah bersama,” katanya.

Adi menilai integrasi isu keanekaragaman hayati ke dalam dokumen perencanaan daerah penting agar perlindungan lingkungan tidak berhenti pada komitmen, tetapi memiliki arah kebijakan yang jelas.

Dengan begitu, kawasan yang memiliki nilai penting bagi keanekaragaman hayati dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan, termasuk ketika pemerintah menyusun program, menentukan pemanfaatan ruang, maupun mengevaluasi dampak suatu kegiatan ekonomi.