News  

Anggaran 40 Persen dari Pemda Mandek, Pilkada Halmahera Utara Terancam Ditunda

Foto: Koordiv Hukum dan Pencegahan Bawaslu Halut, Rusni Ibrahim. Foto: Istimewa

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, meminta kepada Pemda Halut agar segerah mencairkan anggaran Pilkada tahun 2024. Mengingat, tahapan pelaksanaannya sudah mulai berjalan.

Koordiv Hukum dan Pencegahan Rusni Ibrahim kepada cermat mengatakan, Pemda lain di 9 kabupaten/kota telah digeser dana Pilkada. Tapi Bawaslu Halut hingga kini belum melakukan pencairan.

“Masih nol persen, ada apa?” kata Rusni, Kamis 30, Mei 2024

Padahal, sesuai kesepakatan yang telah dibangun antara Bawaslu Halut dan Pemerintah Daerah, proses penanda tanganan dana hiba harus dicairkan 40 persen sesuai permintaan pihaknya sejak 5 Februari 2024.

“Namun, sejauh ini Pemda hanya baru mencairkan 1 milyar lebih kepada Bawaslu Halut.

Rusni bilang, tahapan sudah berjalan, baik dari pembentukan panwascam sampai proses pelantikan Panwascam sudah dilaksanakan pada 25 Mei 2024. Itu pun, kata ia, pakai dana sering dari provinsi.

“Sekarang Panwascam kita sudah terbentuk dan harus punya sekretariat dan kebutuhan lainnya. Sebelum proses pengawasan di lapangan, kita suda harus siapkan struktur Panwascam sampai pada sekretariat. Tapi jika dikaji dari aspek beranggaran, kita dengan proses pencairan pada tanggal 29 tadi hanya, 1 milyar. Ini tidak cukup jika kita gunakan pada tahapan selanjutnya,” ujarnya.

Menurut Rusni, kabupaten/kota lain sejak 3 bulan lalu sudah dicairkan dana 40 persen. Bahkan Haltim, Halteng, Halbar, dan Pulau Morotai sudah menuju 60 persen, kenapa Halut hingga saat ini belum sampai 40 persen.

“Oleh sebab itu, kami sarankan kepada Pemda agar bisa diselesaikan secepatnya dengan Pemerintah provinsi jika alasan terkait Dana Bagi Hasil. Pertanyaannya, jika masalahnya di provinsi, kenapa kabupaten/kota lain dari bulan April hibahnya semua suda digeser, mulai dari yang 3 milyar, hingga 4 milyar,” ungkapnya.

Baca Juga:  Tanggapan Dokter dan Psikolog Soal Kasus Kesehatan Mental di Maluku Utara

“Bawaslu Malut telah mengingatkan jika di taggal 1 Juni tidak ada realisasi, maka akan dibuat rekom untuk penundaan pilkada di Halut,” jelasnya.

—-

Penulis: Agus Salim Abas

Editor: Ghalim Umabaihi