Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras dari Bareskrim Polri bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan pengecekan harga dan stok beras di sejumlah ritel modern dan pasar tradisional di Kota Ternate, Maluku Utara.
Kegiatan tersebut juga melibatkan tim Subdit I Industri dan Perdagangan (Indagsi) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta pasokan beras di wilayah Maluku Utara tetap terjaga dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pengecekan dimulai dari gudang Firma Agung di Kelurahan Ubo-Ubo hingga ke pasar tradisional dan modern di Kota Ternate. Tim memantau ketersediaan stok serta meninjau kesesuaian harga jual beras di tingkat distributor maupun pengecer.
Dari hasil pengecekan, Satgas menemukan adanya sedikit kenaikan harga di tingkat distributor. Kenaikan tersebut disebabkan oleh tingginya biaya ekspedisi dan bongkar muat di pelabuhan.
“Rata-rata harga beras premium sesuai HET adalah Rp 15.800 per kilogram. Namun karena biaya ekspedisi dari pelabuhan ke gudang cukup tinggi, harga jual di pasaran mencapai sekitar Rp16.000 per kilogram,” ujar Kepala Gudang Firma Agung, Haris Wijaya, Kamis, 23 Oktober 2025.
Haris menjelaskan, biaya sewa satu kontainer di pelabuhan Ternate mencapai Rp 950.000, sementara ongkos pengiriman satu kontainer mencapai Rp 4.800.000. “Belum termasuk biaya operasional lainnya hingga masuk ke gudang. Meski begitu, stok beras saat ini masih aman dan kami tetap berupaya menjual sesuai HET,” tambahnya.
Pantauan di beberapa ritel menunjukkan harga beras premium di Muara Mart berkisar antara Rp 172.000 hingga Rp 178.000 per 10 kilogram. Sedangkan di pasar tradisional, harga beras premium dijual antara Rp 17.000 hingga Rp 18.000 per kilogram.
Koordinator Satgas Pengendalian Harga Beras Wilayah Hukum Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Edy Wahyu Susilo, melalui Kasubdit I Indagsi Kompol Said Aslam, mengatakan bahwa secara umum harga beras di Maluku Utara masih stabil.
“Harga beras masih dalam batas wajar, meskipun ada beberapa keluhan dari pelaku usaha terkait tingginya biaya kontainer dan bongkar muat di pelabuhan,” ujarnya.
Menurut Said, temuan terkait tingginya biaya logistik tersebut akan segera dikoordinasikan dengan instansi terkait agar tidak berdampak pada harga beras di tingkat konsumen.
“Satgas ini merupakan gabungan dari berbagai instansi. Setiap temuan di lapangan akan kami bahas bersama untuk mencari solusi terbaik,” jelasnya.
Said menegaskan, Satgas Pengendalian Harga Beras yang baru dibentuk itu juga akan melakukan langkah-langkah pengawasan lanjutan, termasuk memberikan peringatan kepada distributor yang melanggar ketentuan harga. Jika peringatan tidak diindahkan, tindakan tegas seperti pencabutan izin usaha dapat dilakukan.