Kasus teror OTK di Halmahera Tengah, Maluku Utara, resmi dilaporkan ke Mabes Polri dan Komisi III DPR-RRI, pada Selasa, 27 Juni 2023.
Kasus ini dilaporkan sejumlah organisasi mahasiswa yang berkedudukan di Jakarta, yakni Forum Mahasiswa Pascasarjana (Formapas) dan Forum Mahasiswa Maluku Utara (Formmalut) di daerah Jabodetabek.
Ketua Formapas, Alnugrasyah Asri, mengatakan, Kapolri dan DPR-RI melalui Komisi III diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap penangan kasus pembunuhan dan teror di Halteng dan Haltim.
“Sangat disayangkan, kasus pembunuhan dan teror ini seperti perayaan tahunan yang terus terjadi. Bahkan, dua hari terakhir peristiwa ini terjadi di Desa Damuli Patani Timur dan Desa Dote Weda Timur, Halmahera Tengah,” katanya.
Kasus yang kemudian menyita perhatian publik itu, kata dia, seolah diabaikan pihak kepolisian setempat, “baik polda Maluku Utara maupun Polres Halmahera Tengah belum menunjukkan aksi cepat dan sigap.”
Baca Juga: Teror OTK tak Kunjung Usai, Kapolri Didesak Copot Kapolres Halteng
Akibatnya, menurut dia, warga merasa resah bahkan bersiap siaga untuk menggunakan caranya sendiri dengan melakukan penyisiran di hutan.
“Padahal itu tanggungjawab pihak aparat keamanan,” cetusnya.
Sementara Ketua Formmalut Hamdan Halil, menyampaikan, selain Mabes Polri, mereka telah menyurati Komisi III DPR-RI untuk digelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait masalah teror tersebut.
“Ini juga mengingat Halmahera Tengah dan Halmahera Timur adalah dua kabupaten yang memberikan devisa besar ke negara dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujarnya.
Ia menuturkan, negara sejatinya perlu memberikan jaminan kemaman sosial dan keselamatan bagi masyarakat, untuk mengakses sumber penghidupannya dari ancaman teror dan pembunuhan.
“Dalam rangka meminta perhatian negara, dalam waktu dekat laporan ini juga akan berlanjut ke Komnas HAM dan Menkopolhukam,” tandasnya.
___
Penulis: Rian Hidayat Husni