Pesta Babi, film bergenre dokumenter garapan jurnalis investigasi Dhandy Laksono dan Cypri Dale makin masif ditonton di berbagai daerah di tengah ancaman pembubaran oleh aparat keamanan.
Sejak 7 Mei 2026, Rumah Produksi Watchdoc mencatat adanya 500 titik penayangan dan 2228 pengajuan nobar film tersebut.
Film ini menjadi perbincangan luas usai sejumlah agenda nonton bareng (nobar) di berbagai daerah, mengalami penolakan hingga pembubaran oleh aparat.
Mulai dari Yogyakarta, Mataram, hingga Ternate, pemutaran film tersebut menuai polemik. Namun di saat yang sama, nama Pesta Babi justru semakin ramai diperbincangkan di media sosial dan ruang publik.
Di Ternate, pemutaran film yang digelar Aliansi Jurnalis Independen bersama SIEJ di Benteng Oranje, Jumat 8 Mei 2026, dihentikan aparat dengan alasan menjaga kondusivitas daerah dan mencegah isu tersebut dipolitisasi.
Sementara di Yogyakarta, agenda pemutaran yang diinisiasi kelompok sipil juga sempat batal setelah muncul tekanan dan penolakan terhadap kegiatan tersebut.
Di Universitas Mataram, mahasiswa bahkan tetap melanjutkan pemutaran film di luar kampus usai kegiatan dibubarkan pihak universitas. Teriakan “anti-demokrasi” menggema dari peserta yang menilai ruang diskusi publik dibatasi.
Ironisnya, semakin banyak penolakan muncul, semakin besar pula rasa penasaran publik terhadap isi film tersebut.
Berdasarkan sejumlah laporan media, film dokumenter produksi Watchdoc Documentary itu, kini telah diputar di lebih dari 500 titik pemutaran di Indonesia, mulai dari kampus, komunitas warga, hingga forum diskusi publik.
Film ini mengangkat persoalan masyarakat adat Papua Selatan yang menghadapi ekspansi proyek strategis nasional (PSN), termasuk pembukaan lahan skala besar untuk pangan dan bioenergi. Dokumenter tersebut juga menyoroti konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta perubahan ruang hidup masyarakat adat di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Dalam berbagai unggahan media sosial yang beredar, pembubaran nobar justru membuat publik semakin aktif mencari sinopsis, trailer, hingga lokasi pemutaran alternatif film tersebut.
Sutradara film, Dandhy Laksono, sebelumnya juga menyinggung ironi pembubaran nobar di lingkungan kampus. Menurutnya, kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk mendiskusikan isu-isu sensitif, termasuk persoalan Papua. Dandhy juga mempertanyakan alasan TNI membubarkan pemutaran film tersebut.