News  

14 Tuntutan Rakyat yang Perlu Diselesaikan Pj Bupati Pulau Morotai

A Burnawan saat mengambil sumpah sebagai PJ Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara. Foto: Istimewa

Gerakan Aksi Mahasiswa (Geram) mendesak Pj Bupati Pulau Morotai, A Burnawan, segera menuntaskan 14 tuntutan rakyat. Tuntutan tersebut memuat masalah pembangunan hingga dugaan korupsi di Morotai.

Salah satu orator, Rifaldi Madjid menyampaikan 14 tuntutan ini merupakan hasil dari investigasi mereka di 88 desa. Ada potret ketidakadilan dan jauh dari kesejahteraan yang dirangkum.

Baca Juga:  Pleno KPU Halmahera Utara Ditolak Tiga Saksi Paslon Gubernur

“Mulai dari masalah pendidikan, nelayan, petani, perdagangan, hingga kesejahteraan buruh,” ucap Rifaldi saat demo di Kantor Bupati setempat, Kamis, 30 Menit 2024.

Morotai yang kita dikenal sebagai pulau terluar di Indonesia, kata dia, masih merangkum potret kesenjangan bagi para nelayan di sana. Kebijakan pemerintah terhadap nelayan pun dinilai tak berdampak.

Baca Juga:  Menyikapi Kondisi Daerah, BEM Unkhair Ajak Masyarakat Serukan Save Maluku Utara

“Padahal menurut UU no 25 tahun 1992 pasal 4 menjelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peran yang mana mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat,” tuturnya.

Berikut 14 tuntutan rakyat yang disampaikan Geram:

Baca Juga:  Sepi Peminat, Plaza Gamalama Ternate Dialihkan Jadi Rumah Sakit Daerah

1. Hadirkan transportasi laut untuk siswa Saminyamau.

2. Aktifkan koperasi nelayan di 88 desa.

3. Inspektorat segera tuntaskan kasus dana bumdes desa Korago dan Sabatai baru.

4. Pj Bupati segera evaluasi kadis Perindagkop, Perhubungan, Pendidikan, Disnaker, Kesehatan, dan Pertanian.

5. Hadirkan home industri lokal.

6. Mempertanyakan kehadiran perusda.

7. Segera tuntaskan air bersih di Desa Pandanga, Juanga, Mandiri, Joubela, Totodoku, Unipas dan RSUD Ir Soekarno.

8. Polres dan Kejari segera periksa 9 sub agent minyak tanah.

Baca Juga:  Cerita Pemuda Jambula Bagikan Bingkisan untuk Warga Kurang Mampu

9. Segera tuntaskan jalan alternatif di Desa Waringin.

10. Hentikan inpor barito.

11. Aktifkan Bumdes pengelola komoditas kopra.

12. Tuntaskan sengketa pilkades di 5 desa dan segera dilantik.

13. Segera aktifkan BBM subsidi nelayan.

14. Dinas Pertanian harus meningkatkan produktifitas.