Isbul Der, Kepala Desa Sopi, Kecamatan Morotai Jaya, Pulau Morotai, Maluku Utara, menegaskan bahwa pengalihan anggaran BumDes oleh pihaknya dilakukan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur desa.
Menurut Isbul, kebijakan itu sudah melalui mekanisme musyawarah bersama. Hal ini ia disampaikan guna menanggapi aksi unjuk rasa di kantor desa setempat, Kamis, 18 Desember 2025.
“Pengalihan dana BumDes itu diperuntukkan ke pembangunan fisik seperti pembuatan jalan rabat beton sepanjang 240 meter, drainase beton 150 meter, kemudian gorong-gorong dan plat deker,” kata Isbul.
Ia bilang, seluruh pekekerjaan fisik tersebut telah rampung dan kini manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat, khususnya terkait akses jalan yang selama ini dikeluhkan.
“Alhamdulillah semua bangunan fisik sudah selesai dibangun dan akses jalan sekarang sudah dinikmati oleh warga,” ujarnya.
Dirinya menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan kebijakan sepihak melainkan hasil musyawarah bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Pengalihan ini atas dasar musyawarah bersama dengan pihak BPD. Jadi seluruh anggaran dana bumdes itu dialihkan untuk belanja kebutuhan fisik desa, bukan untuk kebutuhan pribadi atau bisnis,” tegasnya.
Menanggapi adanya aksi unjuk rasa yang mempertanyakan kebibakan tersebut, Isbul bilang, pemerintah desa tetap membuka ruang dialog dan siap menerima kritik dari masyarakat.
“Tidak masalah kalau ada unjuk rasa. Karena pemerintah desa selalu membuka ruang koordinasi dan kritik. Dan itu justru menjadi bahan evaluasi internal agar kami lebih hati-hati dalam mengelola anggaran dana desa,” katanya.
Ia juga membantah tudingan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan dana desa. “Tidak ada korupsi dan nepotisme seperti yang dituduhkan. Penggunaan dana desa suda sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang termuat dalam APBDES dan bukan atas dasar kemauan saya sebagai kepala desa,” tutupnya.