News  

BPN Morotai Gelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria

BPN berharap pelaksanaan percepatan reformasi agraria di Morotai tahun ini dapat mengalami peningkatan sinergitas dan sinkronisasi lintas sektor sebagai upaya mendukung peraturan presiden nomor 62 tahun 2023. Foto: Aswan/cermat

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pulau Morotai, Maluku Utara remis menggelar rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria tahun 2024, pada Kamis, 13 Juni 2024 bertempat di Meeting Room Hotel Molokai Desa Juanga, Morotai Selatan.

Kepala Kantor BPN Pulau Morotai Armansyah Badarrudi mengatakan, rapat ini bertujuan mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

“Kita tahu bersama bahwa instruksi Presiden RI terkait program reforma agraria memang harus dilanjutkan karena program ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja non formal dan penyandang disabilitas,” ucapnya.

Baca Juga:  Alumni Jogja Ma Fala: Langkah Kadis DLH Ternate Tangani Masalah Sampah Harus Diapresiasi

Armansyah menuturkan bahwa perlu ada sinergitas lintas stakholder terkait dalam pelaksanaan reforma agraria, hal itu sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor 62 tahun 2023 tentang pelaksanaan reforma agraria.

“Penataan aset merupakan penataan kembali penguasaan kepemilikan kepenggunaan tanah dan penataan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah, sehingga gugus tugas reforma agraria sangat diperlukan mewadahi pemerintah daerah dan masyarakat,” jelasnya.

BPN berharap pelaksanaan percepatan reformasi agraria di Morotai tahun ini dapat mengalami peningkatan sinergitas dan sinkronisasi lintas sektor sebagai upaya mendukung peraturan presiden nomor 62 tahun 2023.

Baca Juga:  Corner Palace Hotel

Sementara di kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Stanley, melalui video conferens menjelaskan, reforma agraria merupakan salah satu program strategis nasional yang harus didukung oleh kementerian, lembaga, gubernur, bupati/walikota serta OPD dan masyarakat.

“Hal ini sebagaimana yang ditugaskan oleh bapak presiden bahwa reforma agraria perputaran sosial dan sertifikat tanah harus dilanjutkan karena menjangkau masyarakat bawah hingga daerah terpencil,” kata Stanley.

Ia menjelaskan bahwa perpres nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria yang sebelumnya pernah diatur perpres nomor 6 tahun 2018, ada perbedaan yang mana keanggotaan susunan gugus tugas reforma agraria melibatkan anggota di wilayah kabupaten seperti dandim, kapolres dan kajari.

Baca Juga:  Dikbud Ternate Serahkan Hadiah Pemenang Lomba Festival Ela-Ela

Menurut Stanley, salah satu tugas gugus tugas reforma agraria ini adalah selain penataan, kepemilikan, kegunaan pemanfaatan tanah, juga yang tak kalah penting yaitu bagaimana dapat menyelesaikan konflik masalah tanah di daerah.

“Sehingga dengan struktur keanggotaan yang diatur dalam perpres nomor 63 tahun 2023 ini sangat jelas karena sudah melibatkan teman-teman dari aparat penegak hukum, sehingga apabila ada konflik cepat diselesaikan,”

Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan menambahkan reforma agraria merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam pembangunan daerah kita.

“Melalui reforma agraria, kita dapat memastikan pemerataan kepemilikan tanah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Baca Juga:  Ramalan Shio Naga Kayu dan Shio lainnya di Tahun 2024

Ia berharap dapat memperkuat komitmen untuk melanjutkan upaya-upaya reforma agraria yang telah lakukan sejauh ini.

“Kita perlu terus berinovasi dalam pendekatan dan strategi, serta memastikan bahwa program-program yang telah dirancang dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat, terutama para petani dan masyarakat pedesaan,” ujarnya.