Rektor Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, Maluku Utara, Irfan Abdurahman, menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tidak tepat jika hal itu dilihat dari aspek reformasi kelembagaan.
“Yang pertama dari aspek reformasi kelembagaan, saya kira ada beberapa pihak yang berkeinganan agar Polri berada di bawah satu kementerian. Menurut saya itu tidak tepat,” ujar Irfan kepada cermat, Sabtu, 31 Januari 2026.
Ia bilang, pascareformasi kurang lebih selama dua puluh tahun, Polri justru tengah berada pada fase menuju kematangan sebagai sebuah organisasi.
“Bagi saya, pascareformasi kurang lebih 20 tahun ini Polri sedang menuju fase kematangan organisasi, sehingga kedudukannya di bawah Presiden itu sudah sangat tepat,” jelas dia.
Meski demikian, kata ia, Polri tetap perlu melakukan reformasi secara internal guna menjawab berbagai harapan publik.
“Hanya saja Polri perlu berbesar hati untuk mau mereformasi secara internal. Harapan publik agar Polri tidak lagi terlibat dalam pertarungan politik praktis sebagaimana dugaan yang beredar di medja sosial dan sebagainya. Itu perlu dijawab,” katanya.
Reformasi kelembagaan Polri harus dilakukan secara lebih menyeluruh, baik dari aspek sumber daya manusia maupun sistem dan tata kelola organisasi.
“Sehingga itu perlu dijawab lewat reformasi kelembagaan yang lebih total, baik dari aspek sumber daya maupun yang lainnya,” ujarnya.
Ia berharap penguatan Polri ke depan dapat diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khusunya pada personil yang bertugas di darerah-daerah terpencil dan jauh dari pusat kekuasaan.
“Harapan saya Polri tetap diperkuat lewat kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan SDM, terutama bagi SDM Polri yang berada diluar daerah dan diluar jangkauan kekuasaan,” tuturnya.
Sebagai akademisi dari wilayah kepulauan, Irfan menyampaikan harapannya agar reformasi Polri dapat membuka ruang yang lebih adil bagi putra-putri daerah.
“Kami sebagai orang daerah punya mimpi, reformasi ini berjalan sehingga anak-anak daerag yang berada di pulau-pulau terpencil juga bjsa menduduki jabatan-jabatan strategis di struktur Polri,” tutupnya.