Anggota DPR RI dari Komisi V, Irene Yusiana Roba Putri, melakukan kunjungan kerja intensif di Kota Ternate, pada Rabu, 22 April 2026. Kunjungan ini difokuskan untuk memastikan kualitas pengerjaan infrastruktur nasional yang dibiayai melalui APBN, mulai dari aksesibilitas jalan hingga mitigasi bencana bagi warga terdampak.
Dalam peninjauan lapangan, politisi PDI-Perjuangan ini memfokuskan perhatian pada tiga titik krusial, yakni hasil pekerjaan Inpres Jalan Daerah (IJD), pembangunan Sabo Dam di Kelurahan Rua, serta penyediaan Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Jambula.
Irene mengawali tinjauannya pada proyek preservasi jalan dalam Kota Ternate yang merupakan bagian dari program Inpres Jalan Daerah. Ia mencatat bahwa progres fisik jalan tersebut kini telah mencapai 100 persen.
“Prosesnya sudah tuntas dan saat ini masuk dalam masa perawatan selama enam bulan sebelum nanti diserahterimakan secara resmi kepada Pemerintah Kota Ternate,” ujar Irene saat diwawancarai.
Konektivitas ini dianggap vital untuk mendukung mobilitas ekonomi warga Ternate agar lebih efisien dan nyaman.
Selanjutnya, Irene mengunjungi lokasi pembangunan Sabo Dam 1 Gunung Gamalama di Kelurahan Rua. Proyek ini merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat dalam melakukan mitigasi bencana jangka panjang pasca-peristiwa banjir bandang beberapa waktu lalu.
Dia menekankan bahwa pengerjaan Sabo Dam harus dilakukan secara paripurna agar fungsi perlindungan bagi warga di bawah kaki Gunung Gamalama benar-benar optimal. Tak hanya itu, ia juga mendatangi Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Jambula yang diperuntukkan bagi warga Desa Rua yang kehilangan tempat tinggal.
Berdasarkan dialog langsung dengan masyarakat di lokasi, Irene mengakui masih ada beberapa masukan dan ketidakpuasan dari warga terkait fasilitas hunian tersebut.
“Kami mendengar langsung masukan warga. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami di DPR RI agar pembangunan tidak sekadar berdiri secara fisik, tetapi benar-benar memfasilitasi dan melayani kebutuhan warga secara utuh,” tegasnya.
Irene menegaskan bahwa Maluku Utara adalah wilayah kepulauan strategis yang membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat terkait infrastruktur dan konektivitas. Mengingat adanya keterbatasan anggaran nasional, ia berkomitmen untuk mengawal usulan pembangunan melalui skala prioritas yang paling mendesak bagi masyarakat lokal.
“Kehadiran kami adalah untuk mengawali dan mem-follow up kebutuhan yang dirasa sangat perlu segera hadir di Maluku Utara. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi kunci agar manfaat pembangunan bisa dirasakan secara luas,” pungkasnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi dasar evaluasi dalam Musrenbang mendatang guna merumuskan program prioritas untuk tahun anggaran 2026 dan seterusnya.